Di atas adalah skema prosedur penerbitan KTP dan KK di Medan yang wempi kliping dari koran sumut pos. Kemungkin di daerah lain sistemnya tidaklah jauh berbeda. Kebayangkan bagaimana panjang dan lamanya alur pembuatan KTP dan KK itu.

Wempi memiliki khayalan untuk sistem kependudukan ini khususnya pembuatan KTP dan KK. [Perhatikan gambar diatas]

Sipemohon mengakses internet baik melalui hp, warnet, dirumah atau disediakan di kantor kelurahan. Yang diakses sipemohon ini adalah  program aplikasi pengajuan KTP dan KK online. Di kantor kelurahan program aplikasi ini dibuat khusus seperti mesin ATM sehingga masyarakat awam pun bisa dengan mudah memakainya. User friendly kata orang komputer.

Selanjutnya kepala lingkungan / rt / rw mendapatkan email otomatis pemberitahuan dari sistem program aplikasi pengajuan KTP dan KK online  bahwa ada warga yang mau mengajukan pembuatan KTP dan KK. Kepala lingkungan / rt / rw memverifikasi apakah betul ada warganya yang membuat pengajuan.

Langkah verifikasi yang dilakukan oleh kepala lingkungan / rt / rw tersebut di atas bisa saja dilompati jika sipemohon terlebih dahulu memberitahukan secara lisan bahwa [misal] nanti malam akan membuat pengajuan KTP/KK online.

Bagi teman-teman yang pernah menggunakan program aplikasi dari vendor software besar seperti Oracle dan SAP pasti tidak asing lagi mendengar kata "release". Yaitu istilah untuk melakukan approval/persetujuan terhadap suatu pengajuan, mungkin bisa kita khiaskan dengan semacam dicentang atau diceklist.

Program aplikasi pengajuan KTP dan KK online ini juga dilengkapi dengan sistem release tersebut. Melalui laptop yang tersambung ke internet  atau melalui komputer kantor kelurahan yang terhubung dengan Virtual Private Network nya dinas kependudukan kepala lingkungan dapat me-release / mengapprove / menyetujui atau menolak pengajuan pembuatan KTP dan KK tersebut. Begitu seterusnya hingga ke pejabat lainnya yang terkait dan berwenang.

Sipemohon bisa setiap saat melihat sudah sampai dimana proses pengajuan pembuatan KTP / KK nya melalui program aplikasi tersebut. Di pejabat mana permohonannya mandeg atau sedang menunggu approval. Apakah pengajuannya sudah selesai dan disetujui atau apakah pengajuannya ditolak dan karena apa. Semuanya bisa diakses melalui aplikasi ini.

Jika diprogram aplikasi tersebut sudah dinyatakan proses aproval / persetujuan telah selesai. Kurir dari kantor camat / dinas kependudukan [tergantung perda] akan mengantarkannya ke rumah masing-masing warga selayaknya pos.

Dengan sistem ini warga bisa memonitor secara terbuka [transparansi] berapa jumlah angka pengajuan yang menumpuk di kelurahan, kecamatan dan dinas kependudukan. Tanpa risau dengan data pribadinya diakses orang lain karena yang dimonitor hanyalah angka. Berapa persentasi perbandingan pengajuan perbulan dengan KTP / KK yang siap pada bulan itu. Berapa lama rata-rata proses di masing-masing pejabat, berapa biaya resmi untuk bermacam-macam urusan, membaca perda terbaru dan lain sebagainya.

Sekarang kebayangkan bagaimana makmurnya tinggal di kota medan. Selain itu proses poin ke 3, 4 dan 6 yaitu  tukang isi FS, operator SIMDUK dan Pemeriksa bisa kita PHK atau dimutasikan ke dinas lain. Kalaupun masih dibutuhkan jumlah orangnya bisa kita kurangi. Sebab setiap release masing-masing pejabat sudah disematkan tanggung jawab terhadap apa yang mereka centang atau ceklist.

Dengan mem-PHK mereka yang sebenarnya adalah pengangguran terselubung akan menghemat pengeluaran negara serta menghilangkan [sekedar] stigma dibenak wempi bahwa pajak yang dibayarkan warga negara sebagian besar sudah habis buat menggaji penyelenggara negara, penyelenggara keamanan, tenaga honorer beserta pns-pns nya itu, dan ada kemungkinan beberapa diantara mereka tidak sadar akan hal itu.

Tugas berat buat Depdagri, Dinas Kependudukan dan Pemko Medan sebab setiap wempi baca ruang public interaktif di koran sumut pos yang dikeluhkan warga selalu pungutan dan lamanya pembuatan KTP / KK. Respon dari pihak terkait juga tidak memuaskan hanya sekedar komentar dan mengarahkan warga misalnya laporkan ke camat, buat pengaduan tertulis, tembuskan ke sana, tembuskan ke sini. Warga butuh action. Turun kelapangan, selidiki, lakukan sidak, apa benar laporan warga di public interaktif ini benar adanya atau hanya isapan jempol belaka. Jika benar proses  pejabatnya secara hukum. Jika tidak benar proses secara hukum warga yang melaporkan berita bohong tersebut.

Gambar dibawah ini wempi kliping dari koran kompas pada tanggal yang sama. Silakan mikir sendiri carut marut urusan perkatepean dan perkakaan ini salah sistemnya, orangnya ato dananya kah?